Dewan Perwakilan Rakyat mendorong penguatan perlindungan data pribadi menyusul meningkatnya kasus kebocoran data di berbagai layanan digital. Regulator diminta memperjelas aturan teknis, termasuk kewajiban audit keamanan bagi pengelola data berskala besar.
Anggota komisi yang membidangi komunikasi dan informatika menilai sosialisasi kepada masyarakat masih belum merata. “Literasi digital harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum,” kata salah satu anggota dewan.
Pemerintah menyatakan sedang menyiapkan skema sertifikasi dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas. Pelaku usaha digital diharapkan proaktif melaporkan insiden keamanan sesuai tenggat yang ditentukan.
